Selamat Berjuang, Bela Kebebasan dan Kemerdekaan untuk Sudut Pandang yang Berbeda

- Pewarta

Rabu, 11 Mei 2022 - 16:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Edy Mulyadi. (Facebook.com/@Sohib H. Edy Mulyadi)

Edy Mulyadi. (Facebook.com/@Sohib H. Edy Mulyadi)

APAKABAR NEWS – Begitu mudahnya rezim memilih seseorang untuk diadili atau dihukum. Betapa sulitnya juga untuk mengadili dan menghukum orang pilihan lainnya.

Hukum bermata terbelalak dengan timbangan yang berat sebelah. Simbolnya bukan dewi keadilan membawa pedang dan timbangan tetapi raksaksa menyeringai membawa gada besar dengan manusia kerdil sebagai pesakitan.

Edy Mulyadi adalah manusia pilihan yang dihadapkan pada raksasa bengis itu. Untuk kesalahan yang tidak jelas bahkan tanpa salah yang layak diadili apalagi dihukum.

Hanya karena menyebut IKN baru sebagai tempat jin buang anak untuk menggambarkan lokasi yang jauh dan masih sepi. Tidak berkorelasi dengan penistaan suku atau kelompok manapun.

Edy sendiri adalah jurnalis yang tentu saja faham bahwa pemberitaan dan pernyataannya itu bagian dari publikasi media yang masuk dalam ranah kompetensi UU Pers.

Tidak serta merta dapat dibawa ke ranah pidana. Pemaksaan seperti ini menegaskan terjadinya kriminalisasi atas aktivis.

Lebih jauh publik mengaitkan dengan sikap kritis Edy terhadap berbagai peristiwa dan kebijakan termasuk soal pemberitaan atas pembunuhan enam laskar FPI di KM 50.

Sebelum test area itu diobrak abrik dan dibantai habis oleh pihak-pihak yang ketakutan bahwa perbuatan jahatnya nyata dan beralat bukti.

Edy Mulyadi ditahan dan dinyatakan sebagai tersangka dengan delik yang dituduhkan sebagai ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran.

UU 1 tahun 1946, UU ITE dan aturan KUHP diancamkan kepadanya. Ketentuan ini berhadapan dengan kritik dan kebebasan berpendapat yang dilakukan dan didalilkan Edy Mulyadi.

Menjadi teringat dengan kasus sumir lain HRS yang dituduhkan hampir sama atas perbuatan “menyatakan dirinya sehat” setelah pemeriksaan di RS UMMI Bogor.

HRS diganjar hukuman 2 tahun oleh MA yang sebelumnya 4 tahun di Pengadilan Negeri. Hukum yang dipaksakan untuk melumpuhkan lawan politik.

Soal “tempat jin buang anak” bukan frasa ujaran kebencian itu ungkapan biasa untuk menggambarkan daerah yang jauh dan sepi. IKN baru yang memang masih dalam keadaan demikian.

Apalagi terbukti beberapa waktu lalu di tempat ini dilakukan ritual mistik dipimpin oleh Presiden RI Jokowi. Upacara kendi pasir serupa dengan “buang jin”.

Tapi semua menyadari proses peradilan terhadap Edy bukanlah proses hukum tetapi proses politik. Sehingga berlaku adagium siapa berkuasa dapat bertindak apa.

Negeri ini sudah tercoreng moreng oleh kasus-kasus politik di ruang pengadilan. HRS, Syahganda, Anton Permana, Jumhur, Kivlan Zen, dan lainnya menjadi contoh.

Pembebasan aparat atas pembantaian 6 laskar FPI di ruang pengadilan juga bentuk dari operasi penyelamatan politik.

Edy Mulyadi tidak layak diadili, tidak ada kejahatan yang dilakukannya. Sementara penjahat asli masih berkeliaran dimana-mana apakah penista agama, koruptor, atau penghianat bangsa.

Penjual kedaulatan negara itu pengisi ruang Istana. Bebas berkelana ke Singapura, Australia, Eropra, Amerika ataupun China.

Edy menjadi bagian dari martir demokrasi, pejuang kebebasan berpendapat, serta aktivis media yang bersuara apa adanya. Edy mewakili aspirasi yang tersumbat.

Berjalan lurus di lorong kegelapan kekuasaan. Melabrak fatsoen basa-basi atas ancaman tirani dan oligarki yang selalu sembunyi.

Selamat berjuang, selamat membela kebebasan dan kemerdekaan untuk berpandangan beda.

Berbasis keyakinan bahwa rezim sedang terperosok di lubang kezaliman.

Kritik Edy Mulyadi atas IKN baru yang tidak layak dan dipaksakan adalah benar. Edy Mulyadi benar.

Opini: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Berita Terkait

Prabowo Subianto Sowan ke Susilo Bambang Yudhoyono, Disambut Ratusan Warga Pacitan, Jawa Timur
Berdasarkan Survei Exit Poll, Indikator Politik Indonesia Sebut Prabowo – Gibran Unggul Sementara
VIDEO – Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Jakarta Pimpin Doa di Depan 600 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran
Capres Prabowo Subianto Sebut Presiden Jokowi Orang yang Pekerja Keras, Tidak Ada Istirahatnya
Diduga Libatkan PPLN dan Oknum Pegawai Kedubes di Malaysia, Surat Suara Sudah Tertoblos Ganjar – Mahfud
Uai Debat Terakhir, Prabowo Subianto Pulang Kampung Disambut Puluhan Ribu Masyarakat Sulut
Prabowo Subianto Hadiri Apel Akbar di JCC Temui Ribuan Relawan Muda, Langsung dari Makassar
Gibran Rakabuming Raka Sebut Pembangunan di Papua Tidak Boleh Ditinggalkan, Harus Terus Dibangun
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 18 Februari 2024 - 16:13 WIB

Prabowo Subianto Sowan ke Susilo Bambang Yudhoyono, Disambut Ratusan Warga Pacitan, Jawa Timur

Sabtu, 10 Februari 2024 - 18:43 WIB

VIDEO – Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Jakarta Pimpin Doa di Depan 600 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran

Sabtu, 10 Februari 2024 - 09:55 WIB

Capres Prabowo Subianto Sebut Presiden Jokowi Orang yang Pekerja Keras, Tidak Ada Istirahatnya

Rabu, 7 Februari 2024 - 07:18 WIB

Diduga Libatkan PPLN dan Oknum Pegawai Kedubes di Malaysia, Surat Suara Sudah Tertoblos Ganjar – Mahfud

Selasa, 6 Februari 2024 - 07:39 WIB

Uai Debat Terakhir, Prabowo Subianto Pulang Kampung Disambut Puluhan Ribu Masyarakat Sulut

Sabtu, 3 Februari 2024 - 15:38 WIB

Prabowo Subianto Hadiri Apel Akbar di JCC Temui Ribuan Relawan Muda, Langsung dari Makassar

Jumat, 26 Januari 2024 - 21:56 WIB

Gibran Rakabuming Raka Sebut Pembangunan di Papua Tidak Boleh Ditinggalkan, Harus Terus Dibangun

Selasa, 23 Januari 2024 - 10:28 WIB

Masyarakat Yogyakarta Padati Jalan, Antusias Sambut Prabowo – Gibran di Depan Kantor Gubernur Jogja

Berita Terbaru