APAKABAR NEWS – Menteri BUMN Erick Thohir harus segera mengevaluasi seluruh komisaris dan direksi dua BUMN besar, yakni PLN dan Telkom.
Pasalnya, para jajaran komisisaris dan direksi PLN dan Telkom seakan tutup mata bahkan cenderung tidak peduli akan kesemrawutan jaringan kabel yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Tidak usah para komisaris dan direksi itu omong besar akan program-program besar, urus kabel semrawut saja tidak bisa.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
ASEAN Kuala Lumpur Jadi Panggung Kritik Tiongkok dan Rusia Terhadap AS-Israel
Surat Kementerian untuk Perjalanan Istri Menteri UMKM Picu Kritik Warganet
EDC BRI Diselidiki KPK, Proyek Rp2,1 T Uji Kredibilitas Bank Digital

SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal hal itu mereka lihat setiap hari. Ini bukti tidak ada rasa kepekaan di jajaran komisaris dan direksi PLN dan Telkom .
Menteri BUMN Erick Thohir bahkan kalau perlu mengganti seluruh jajaran komisaris/direksi PLN dan Telkom karena telah terbukti lalai dan tidak peka akan masalah sosial.
Bagaimana kita mau bicara soal program besar kalau yang remeh temeh saja mereka tidak mampu mengatasi.
Baca Juga:
KPK Cegah 13 Tokoh Terkait Korupsi Proyek EDC BRI Senilai Rp2,1 Triliun
Prabowo–Anwar Sepakat Jalan Tengah Sengketa Ambalat: Tak Perlu Tunggu Dekade
KPK Usut Korupsi Haji, Khalid Basalamah Diperiksa Terkait Travel Pribadi
Ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir harus bisa memberikan tekanan kepada komisaris/direksi PLN dan Telkom untuk bisa membenahi masalah hal sepele itu.
Bahkan, jika perlu Menteri BUMN Erick Thohir memberikan batas waktu kepada komisaris/direksi PLN dan Telkom yang baru.
Misalnya dalam 100 hari ke depan tidak ada lagi kabel listrik milik PLN dan kabel telepon milik Telkom yang berseliweran.
Jika perlu semua harus terpasang di bawah tanah (under ground).
Baca Juga:
UU TNI Diuji Mahasiswa UII, Muncul Laporan Intimidasi oleh Pihak Tak Dikenal
Penggeledahan Mendadak di Kantor Kemenaker, Dugaan Suap Terkait Tenaga Kerja Asing Terkuak
Klarifikasi Terkait Dugaan Ijazah Palsu, Presiden ke-7 Jokowi Penuhi Panggilan Bareskrim Polri
Opini: Heriyonono Nayottama, Direktur Eksekutif 98 INSTITUTE.***