Amir Arief: Membangun Integritas Partai Politik Lawan Politik Uang

- Pewarta

Jumat, 29 September 2023 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

KONTENBERITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melangkah tegas dalam upayanya untuk memerangi praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilu.

Salah satu langkah konkret yang telah mereka ambil adalah penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Dalam upaya menjelaskan urgensi keberadaan panduan ini, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan tema “Membangun Integritas Partai Politik yang Anti Money Politic” saat menjadi narasumber dalam acara Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang di Jakarta pada Jumat (29/9/2023).

Amir Arief menekankan bahwa pencegahan politik uang memerlukan partisipasi aktif dari partai politik (parpol) serta masyarakat yang berintegritas.

Politik uang, yang telah menjadi kebiasaan dalam konteks politik di masyarakat, bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan mudah.

Untuk memutus rantai politik uang, dibutuhkan tidak hanya integritas dari kalangan politikus, tetapi juga peran serta masyarakat yang tegas menolak praktik tersebut.

KPK memandang bahwa parpol merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas.

Parpol memiliki peran sentral dalam kontestasi politik di Indonesia, sebagai penyalur suara rakyat yang mengantarkan kadernya ke jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.

Parpol memiliki tugas dan wewenang penting dalam membuat kebijakan dan mengusulkan Undang-Undang (UU) yang berhubungan erat dengan kepentingan rakyat.

Amir Arief menjelaskan bahwa saat ini pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologis, tetapi seringkali menjadi ajang persaingan antar kader partai yang menggunakan politik uang untuk memperoleh dukungan.

Ini adalah tantangan besar dalam memelihara integritas politik.

Dalam konteks pencegahan politik uang, Amir Arief menyatakan bahwa kepemimpinan partai politik memegang peran sentral.

KPK bahkan siap bekerja sama dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memberikan pendidikan anti politik uang kepada kader-kader partai.

Amir Arief menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PBB yang secara rutin memberikan pendidikan antikorupsi kepada para kader dalam berbagai kegiatan bimtek.

Hal ini merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan politisi.

Hasil kajian KPK terkait politik uang mencatat bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang.

Dari angka tersebut, 82 persen di antaranya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar yang mendorong perempuan menerima politik uang adalah faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, ketidakberdayaan terhadap sanksi, dan kurangnya pengetahuan tentang politik uang.

Amir Arief menegaskan bahwa politik uang adalah akar masalah dalam sektor politik.

Praktik politik uang, yang lebih dikenal dengan istilah ‘Serangan Fajar’, merupakan tindak pidana yang berpotensi memicu terjadinya korupsi.

Dalam konteks pencegahan politik uang, langkah-langkah konkret seperti penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) oleh KPK dan peran aktif dari parpol dalam membangun integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan dan kecerdasan mekanisme politik di Indonesia.

Berita Terkait

Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan
Airlangga Hartarto Tanggapi Soal Pemanggilan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi
Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK, PDIP Beri Tanggapan
Prabowo Subianto Sebut Kearifan Para Pemimpin, Kunci Indonesia Siap Hadapi Tantangan, Krisis, dan Ancaman
Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto, SBY Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres
Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran
PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 3 April 2024 - 14:48 WIB

Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan

Selasa, 2 April 2024 - 15:22 WIB

Airlangga Hartarto Tanggapi Soal Pemanggilan dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi

Selasa, 2 April 2024 - 11:50 WIB

Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK, PDIP Beri Tanggapan

Sabtu, 30 Maret 2024 - 13:28 WIB

Prabowo Subianto Sebut Kearifan Para Pemimpin, Kunci Indonesia Siap Hadapi Tantangan, Krisis, dan Ancaman

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:10 WIB

Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto, SBY Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres

Rabu, 27 Maret 2024 - 07:40 WIB

Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 09:38 WIB

PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024

Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:29 WIB

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan

Berita Terbaru