KONTENBERITA.COM – Dewan Pers meminta partai politik (parpol) agar tidak bertindak diskriminatif terhadap media massa dalam memberikan informasi mengenai partai mereka.
“Bagi parpol misalnya, janganlah pelit-pelit informasi, jangan ada diskriminasi, media ini dikasih, media ini enggak”.
“Klau misalnya ada hal-hal yang substantif, undanglah teman-teman media,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu kepada
Ninik Rahayu menyampaikan hal itu kepada wartawan usai menghadiri acara Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.
Menurut Ninik Rahayu, keterbukaan informasi kepada semua media itu perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya kesepahaman bersama.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Survei LSI Ungkap Alasan Pemilih Jokowi Lebih Dukung Prabowo Subianto Ketimbang Ganjar Pranowo
“Jangan misalnya ada hal yang tidak (mencapai) kesepahaman, itu diintimidasi,” kata Ninik Rahayu.
“Jadi, biarlah teman-teman media bekerja dengan sebaik-baiknya. Beri ruang teman-teman bekerja, jangan dipersulit,” kata dia.
Selain kepada partai politik, Ninik juga meminta lembaga penyelenggara pemilu untuk selalu membuka informasi mengenai kelembagaan kepada masyarakat melalui media.
Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kawan-kawan penyelenggara pemilu juga sama, biarkan mereka bekerja. Jadi, informasinya juga cukup,” kata Ninik Rahayu.
Sebelumnya, Ninik menyampaikan sebagai upaya tentang pemberitaan pemilu, Dewan Pers akan menyelenggarakan Workshop Peliputan Pemilu 2024.
Dengan menghadirkan kesamaan pandangan dari partai politik (parpol), penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan, dan insan pers.
“Kami juga undang partai politik, penegak hukum, pemangku kepentingan untuk duduk bareng, termasuk KPU, Bawaslu untuk sama-sama memiliki kesamaan pandangan tentang pemberitaan pemilu,” katanya.
Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menyampaikan bahwa workshop yang diikuti pula oleh sebelas konstituen Dewan Pers itu akan digelar di 23 atau 24 titik mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Meskipun begitu, Dewan Pers belum mengungkapkan tanggal penyelenggaraan workshop tersebut.***