Pastikan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang, Jabar, Ini Penjelasan Menteri Pertanian

- Pewarta

Rabu, 28 Agustus 2024 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Facebook.com @Andi Amran Sulaiman)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Facebook.com @Andi Amran Sulaiman)

KONTENBERITA.COM Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi seperti yang diinfokan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dia menegaskan bahwa saat ini tidak boleh ada oknum pengecer maupun distributor yang bermain-main dengan pupuk subsidi.

Diketahui, pemerintah menambah alokasi pupuk sebesar Rp 28 triliun atau saat ini menjadi 54 triliun.

Dengan penambahan tersebut, alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.

“Saya tegaskan tidak ada kelangkaan sekarang. Yang ada mungkin administrasinya terlalu lamban.”

“Saya sudah katakan kalau ada yang bermain-main dengan pupuk, aku cabut izinnya,” ujar Mentan usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 26 Agustus 2024.

Untuk mengantisipasi kecurangan, Mentan meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan oknum pengecer jika terbukti melakukan penimbunan atau tindakan kecurangan.

Jangan Sampai Para Petani Dibuat Susah Pengecer Pupuk dalam Lakukan Produksi

Dikutip Hallo.id, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan jangan sampai, para petani malah dibuat susah dalam melakukan produksi.

“Sampaikan, kalau ada yang main-main, aku cabut izinnya. Dan saya punya hak untuk cabut. Sudah banyak kami cabut.”

“Jadi tidak ada istilah kelangkaan ya. Itu hanya terkadang oknum yang mempermainkan saja. Pasti kami cabut izinnya,” katanya.

Mentan menambahkan saat ini pemerintah tengah fokus pada peningkatan produksi nasional guna mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia.

Salah satu yang digencarkan adalah perluasan areal tanam atau PAT melalui solusi cepat pompanisasi.

“Namun untuk mencapai swasembada kita memerlukan tambahan anggaran Rp68 triliun yang akan kita gunakan secara holistik.”

“Mulai dari pengairan, perbenihan sampai transformasi pertanian modern,” jelasnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Minergi.com dan Infotelko.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiindonesia.com dan Helloseleb.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

Waspada Modus Penipuan Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan PT Sumbawa Timur Mining
Dari 44.404 Percakapan, 64 Persen Netizen Nilai Reshuffle Tak Solutif
Strategi Ekonomi Purbaya: Redam Tuntutan Sosial dengan Pertumbuhan Optimal
Pertamina Hulu Energi Dorong Kolaborasi Global Atasi Risiko CCS/CCUS
Pajak Bangunan Jadi Primadona Pemasukan Daerah, Apa Alasannya?
Heboh Uang Baru Rp250 Ribu, Publik Harus Tahu Fakta di Baliknya
Komunikasi Visual Perusahaan Bertransformasi Lewat Galeri Foto Pers
Analisis Dampak Kenaikan PBB-P2 Terhadap Daya Beli dan Investasi Daerah

Berita Terkait

Senin, 22 September 2025 - 16:04 WIB

Waspada Modus Penipuan Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan PT Sumbawa Timur Mining

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

Dari 44.404 Percakapan, 64 Persen Netizen Nilai Reshuffle Tak Solutif

Selasa, 9 September 2025 - 14:27 WIB

Strategi Ekonomi Purbaya: Redam Tuntutan Sosial dengan Pertumbuhan Optimal

Kamis, 28 Agustus 2025 - 09:11 WIB

Pertamina Hulu Energi Dorong Kolaborasi Global Atasi Risiko CCS/CCUS

Rabu, 27 Agustus 2025 - 06:47 WIB

Pajak Bangunan Jadi Primadona Pemasukan Daerah, Apa Alasannya?

Berita Terbaru